Narasi mengenai kebangkitan Global South, terma yang ditujukan kepada negara-negara berkembang atau pasca penjajahan, kerap kali dirayakan sebagai sebuah dinamika atas adanya pergeseran tata dunia. Fenomena-fenomena mengenai kemunculan BRICS+, forum G77, hingga maraknya seruan de-dolarisasi dipandang sebagai simptom keruntuhan “Global North” dan di saat yang bersamaan sebagai penanda bahwa blok negara-negara berkembang mulai kembali menemukan dan menyerukan suaranya sebagai satu pihak bermartabat yang berwenang penuh atas dirinya sendiri.
Namun, terlepas dari narasi optimistik tersebut, sebenarnya masih ada realitas struktural yang tersembunyi bahwa Global South, dalam era kapitalisme tahap lanjut, masih terjerat dalam penjara kelas yang ironisnya justru semakin tidak disadari karena adanya “narasi kebangkitan” tadi yang sangat ilusif.
Kenapa?
Mari kita coba mengunjungi kembali Teori Dependensi yang dirumuskan oleh Cardoso dan Prebisch. Mereka sama-sama berargumen bahwa negara-negara yang secara ekonomi terpinggirkan memang secara sistematis dikondisikan untuk menjadi entitas yang bertugas mensuplai bahan mentah, tenaga kerja berupah rendah, serta sebagai pasar dan konsumen bagi negara-negara pusat kapital di Utara. Teoritisasi ini sudah bergema selama sekitar setengah abad dan menghadapi kenyataan yang cukup pahit bahwa logika ini tidak semata-mata lenyap, melainkan hanya berevolusi. Modal transnasional kini bergerak lebih cepat dari kedaulatan negara mana pun, sehingga perjanjian perdagangan bebas, klausul investor-state dispute settlement (ISDS), hingga kondisionalitas IMF dan World Bank tidak henti-hentinya mereproduksi hierarki lama yang dikemas dalam model institusional baru.
Wallerstein, melalui world-system theory, sebenarnya sudah memetakan dunia sebagai satu sistem kapital tunggal dengan pembagian kerja yang tidak setara antara negara-negara yang ia sebut sebagai negara core, semi-periphery, dan periphery. Dalam fase kapitalisme tahap lanjut, negara periphery tidak sekadar tersubordinasi, tetapi juga terintegrasi secara paksa ke dalam rantai nilai global yang keuntungannya mengalir ke atas alih-alih ke samping atau ke dirinya sendiri. Ekstrasi sumber daya di Afrika Sub-Sahara oleh korporasi multinasional, misalnya, atau pola utang-investasi yang menjebak negara-negara Asia Selatan dalam ketergantungan finansial jangka panjang adalah manifestasi konkret dari mekanisme ini.
Di sinilah teori geopolitik konvensional mengalami kegagalan yang paling mendasar. Realisme struktural Waltz maupun liberalisme institusional Keohane, misalnya, dibangun di atas asumsi bahwa negara adalah aktor rasional yang berada pada posisi yang setara dalam kapasitasnya untuk bernegosiasi. Asumsi ini secara epistemologis sangat cacat ketika dihadapkan pada realitas Global South. Fanon telah mengingatkan kita bahwa dekolonisasi politik tidak otomatis melahirkan dekolonisasi ekonomi maupun epistemik. Said pun turut memperluas kritik dengan berargumen bahwa representasi Global South dalam wacana geopolitik Barat selalu bersifat konstruktif, dengan menempatkan “Selatan” sebagai objek perhatian alih-alih subjek sejarah.
Gramsci sebenarnya sudah memberikan kunci analitis yang paling produktif untuk membaca situasi ini. Hegemoni bekerja bukan melalui pemaksaan semata, melainkan melalui konstruksi konsensus. Tatanan internasional liberal dengan institusi, norma, dan berbagai rezimnya dapat dilihat sebagai sesuatu yang difungsikan sebagai aparatus hegemoni yang melegitimasi dominasi kapital negara-negara core sambil memarginalisasi alternatif selainnya. Negara-negara yang tergabung dalam upaya-upaya counter-hegemony harus menantang tatanan yang ada sambil tetap mereproduksi logika akumulasi kapital yang sama. Sehingga, alih-alih sebagai counter-hegemony, yang terjadi adalah kompetisi antarblok di dalam satu medan hegemoni yang tidak benar-benar berubah, bahkan memang tidak berubah sama sekali.
Ketika sebuah negara Global South berhasil menegosiasikan syarat investasi yang lebih baik, atau ketika pemimpin negara-negara tersebut tampil lantang di panggung multilateral, hal itu kerap dirayakan sebagai bukti kemandirian. Padahal, dalam bingkai kapitalisme tahap lanjut, margin negosiasi itu sendiri sudah ditentukan oleh struktur yang tidak pernah mereka rancang. Kebebasan yang tersedia hanyalah kebebasan di dalam sangkar yang sudah terukur untuk memberikan ilusi kebebasan dalam keterpenjaraan mereka.
Selama perubahan tatanan dunia hanya diartikulasikan sebagai redistribusi pengaruh antarnegara tanpa menyentuh logika akumulasi kapital yang menopang hierarki global, Global South hanya akan berpindah dari satu subordinasi ke subordinasi berikutnya. Jadi, harus ada kalibrasi ulang dalam memandang “kemenangan” geopolitik yang sejati bagi Global South dengan mempertanyakan tatanan macam apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk benar-benar “memenangkan” narasi kebangkitan ini?
Referensi :
Cardoso, F.H., & Faletto, E. (1979). Dependency and Development in Latin America. University of California Press.
Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth. Grove Press.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
Prebisch, R. (1950). The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. United Nations Publication.
Said, E. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California.
Opini tidak mencerminkan pandangan redaksi SiPalingHI! Media.
Bambang Putra Ermansyah, Penulis yang sedang menempuh S2 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran.
