Saat membicarakan organisasi internasional, Uni Eropa sering dijadikan model teladan. Uni Eropa dianggap memiliki “Brussels Effect”, yaitu kekuatan untuk menyebarkan nilai dan norma kepada pemerintah daerah, negara, hingga organisasi lainnya karena dianggap benar dan paling efektif. Contohnya adalah GDPR (General Data Protection Regulation) yang menjadi landasan bagi banyak negara untuk mengembangkan undang-undang perlindungan data digital.
Sebaliknya, ASEAN sering dikritik sebagai arisan atau “talking shop”. Konon, ASEAN cenderung berkumpul-kumpul saja tanpa bisa menghasilkan keputusan mengikat.
Lantas, apakah betul bahwa Uni Eropa lebih efektif daripada ASEAN?
Awal Pendirian Uni Eropa
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menilik sejarah awal masing-masing organisasi tersebut.
Uni Eropa berakar dari ECSC (European Coal and Steel Community), komunitas perdagangan batu bara dan baja yang didirikan pada 1952. Sedari awal, ECSC memiliki fokus yang jelas, yaitu menciptakan kerangka ekonomi baru untuk menahan Jerman agar tidak bangkit lagi pasca-Perang Dunia II.
Rencana awalnya dirancang oleh Robert Schuman, yang menyampaikan bahwa tujuan akhir ECSC adalah suatu “United States of Europe”. Dengan kata lain, anggota-anggota ECSC mengikuti mekanisme supranasional, yaitu taat kepada otoritas terpusat, sebagai langkah pertama integrasi lebih lanjut.
Awal Pendirian ASEAN
Sebaliknya, ASEAN tidak memiliki orientasi yang jelas seperti Uni Eropa. Dalam Pasal Kedua Deklarasi Bangkok, ASEAN dirancang dengan tujuan “meningkatkan pembangunan ekonomi”. Namun, ASEAN juga dirancang untuk “mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan”. Hal ini tidak terlepas dari konteks pembentukan ASEAN di tengah Perang Dingin. Negara-negara ASEAN memiliki kepentingan membendung ancaman komunisme dari Tiongkok dan Vietnam Utara.
Ketidakjelasan ini juga disebabkan oleh fragmentasi atau bercabangnya identitas negara-negara ASEAN, misalnya dari segi bahasa, budaya, hingga sistem politik. Misalnya, ada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan warga mayoritas Islam; Thailand, Kamboja, Laos dengan warga mayoritas Buddha; dan Filipina dengan warga mayoritas Katolik. Hal ini berbeda dengan masyarakat Uni Eropa yang cenderung lebih homogen.
Akibatnya, ASEAN tidak memiliki visi yang jelas mengenai masa depannya. Bahkan, ASEAN dikatakan cukup terlambat dalam mengembangkan dirinya sendiri. Walaupun berdiri pada 1967, Konferensi Tingkat Tinggi pertama baru dilaksanakan pada 1976 dan Piagam ASEAN baru dihasilkan pada 2007.
Cara Kerja Uni Eropa vs. ASEAN
Selain konteks pendiriannya, Uni Eropa dan ASEAN juga memiliki cara kerja yang berbeda jauh.
Uni Eropa, seperti institusi Barat lainnya, dikenal memiliki sistem pengambilan keputusan yang lebih kaku dengan adanya Komisi hingga Parlemen tersendiri. Sebaliknya, ASEAN dikenal dengan prosedur ASEAN Way yang mewajibkan konsensus. Artinya, semua pihak harus setuju tanpa terkecuali sebelum suatu keputusan bisa diterapkan. ASEAN Way juga kental dengan prinsip non-interference, yaitu komitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain.
Faktor-faktor tersebut menjadikan Uni Eropa dianggap jauh lebih efektif daripada ASEAN. Apa lagi, ASEAN dianggap masih elitis karena belum terlalu melibatkan masyarakat sipil. Tiga pilar Komunitas ASEAN (Ekonomi, Politik-Keamanan, Sosial-Budaya) juga berstatus sebagai “cita-cita” tanpa follow-up konkret mengenai implementasinya di lapangan.
Contoh sederhananya, jika kalian pernah ke bandara di negara Uni Eropa, kalian akan melihat gerbang khusus pemegang paspor Uni Eropa yang dibedakan dari paspor umum. Sementara itu, hal ini tidak ditemukan di ASEAN. Jangankan paspor, ASEAN bahkan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bersama seperti Uni Eropa.
Hal sepele ini menjadi bukti bahwa integrasi sosial di Uni Eropa dan ASEAN berbeda jauh. “Identitas Uni Eropa” dianggap lebih kuat daripada “identitas ASEAN”.
Namun, sebetulnya kita juga tidak bisa menilai efektivitas ASEAN berdasarkan standar Uni Eropa. Berlyana (2020) mencatat bahwa model ASEAN yang fleksibel memang keinginan sendiri untuk tidak dipengaruhi lagi oleh Barat. ASEAN sangat menjunjung tinggi kedaulatan dan ASEAN Way karena trauma akan pengalaman penjajahan (kecuali Thailand).
Saat didirikan, ASEAN tidak memiliki orientasi jelas karena negara-negara Asia Tenggara pada saat itu masih berkembang setelah baru beberapa tahun merdeka dari penjajahan. Sebaliknya, negara-negara di Eropa sudah lebih maju karena menjadi pelaku penjajahan dan eksploitasi ekonomi itu sendiri.
Benny Guan, ahli hubungan internasional dari Malaysia, bahkan menyebutkan bahwa ASEAN Way adalah “ASEAN process”. Berbeda dengan Uni Eropa yang memiliki tujuan jelas, mungkin ASEAN lebih mementingkan proses dan interaksi antara sesamanya. Hal ini tidak salah dan justru harus dianggap sebagai keunikan ASEAN.
Memang, ASEAN Way sering dianggap sebagai “biang kerok”. Konflik internal ASEAN, misalnya di Myanmar dan Thailand-Kamboja, dianggap tidak kunjung selesai karena terhambat oleh ASEAN Way. Namun, kedua konflik tersebut tidak pernah berkembang menjadi perang besar.
Artinya, ASEAN sebenarnya mampu mempertahankan stabilitas kawasannya. Lucunya, ASEAN bisa dikatakan lebih berhasil dalam hal ini jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang mengalami Brexit (mundurnya Britania Raya) pada 2020.
Kesimpulan
Walaupun terbuka untuk direformasi, ASEAN Way tidak harus serta-merta dihapus begitu saja hanya karena “tidak sesuai dengan standar Barat”.
Baik ASEAN, Uni Eropa, maupun organisasi internasional lainnya efektif dalam caranya sendiri. Keberhasilan suatu organisasi internasional ditentukan oleh sejarah pendirian, norma, dan tujuan yang ingin dicapainya. Pada akhirnya, kita tidak bisa menilai keberhasilan suatu organisasi secara mutlak, tetapi tergantung pada konteks.
Daftar Pustaka
ASEAN (1967). The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration). https://agreement.asean.org/media/download/20140117154159.pdf.
Berlyana, G. (2020). Inisiatif Kerja Sama Keamanan Multilateral di Asia-Pasifik Pasca Perang Dingin. Tugas Karya Akhir Universitas Indonesia.
Guan, B.T.C. (2004). ASEAN’s Regional Integration Challenge: The ASEAN Process. The Copenhagen Journal of Asian Studies 20. doi.org/10.22439/cjas.v20i0.34.
Murray, L. (n.d.). European Coal and Steel Community. Britannica. https://www.britannica.com/topic/European-Coal-and-Steel-Community.
